Rotasi Mutasi di KBB Diduga Jadi Arena Bagi-Bagi Kuasa, Sistem Merit Dipertanyakan

 CIMNEWS || KAB. BANDUNG BARAT – Bau tak sedap dari proses rotasi dan mutasi pejabat kembali menyeruak. Kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen penataan birokrasi justru disinyalir berubah menjadi panggung konsolidasi kekuasaan. Isu “ordal” bukan lagi bisik-bisik lorong kantor, melainkan tudingan terbuka yang mengguncang legitimasi pemerintah daerah.

Aktivis muda pemerhati kebijakan publik Jawa Barat, Kang Arie Somantri, melontarkan kritik tanpa tedeng aling-aling. Ia menyebut rotasi mutasi kali ini terindikasi kuat telah “dikondisikan” jauh sebelum proses administratif berjalan.

“Ini bukan lagi sekadar rotasi. Ini seperti ada kerajaan kecil yang mengatur arah karier ASN. Dari eselon IV sampai II, baunya tidak netral,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi komitmen reformasi birokrasi. Pemerintah pusat telah berkali-kali menegaskan pentingnya sistem merit promosi berbasis kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Namun jika praktik orang dalam masih menjadi tiket utama jabatan, maka sistem merit tak ubahnya slogan yang dipajang di spanduk seremonial.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada BKPSDM. Lembaga ini seharusnya menjadi benteng profesionalisme, bukan justru celah kompromi. Keterlambatan, ketidaksiapan data, atau manuver administratif sedikit saja bisa menjadi pintu masuk permainan lama dengan wajah baru.

Sekretaris Daerah pun tak luput dari kritik. Jabatan strategis itu dituntut berdiri di atas kepentingan birokrasi, bukan menjadi stempel formal atas keputusan yang sudah “matang” secara politik. Jika rekomendasi hanya formalitas, maka tata kelola pemerintahan sedang dipertaruhkan.

Catatan kelam rotasi mutasi di daerah ini bukan barang baru. Pada era kepemimpinan Hengky Kurniawan, kebijakan serupa memicu gelombang penolakan dan akhirnya kandas sebelum benar-benar berjalan. Saat itu, posisi Sekda dijabat oleh Ade Zakir.

Ketika Ade Zakir naik menjadi Penjabat Bupati, polemik semakin terbuka. Gugatan ASN terhadap seorang pejabat bergulir hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya sama: rotasi mutasi kembali tersendat, meninggalkan jejak konflik dan ketidakpastian.

Kini, di bawah komando Jeje Ritchie Ismail, publik kembali menyaksikan pola yang terasa familiar. Lima kepala dinas yang sempat dipindahkan justru kembali menjabat sebagai Pelaksana Tugas di dinas yang sama. Situasi ini memunculkan pertanyaan tajam: apakah ini strategi matang, atau sekadar manuver penyelamatan wajah?

Kang Arie mengingatkan, kegagalan berulang bukan lagi soal teknis, melainkan indikasi lemahnya keberanian politik untuk menegakkan aturan secara konsisten.

“Kalau ini kembali gagal, artinya ada yang memang tidak ingin sistem berjalan bersih. Ini sudah tiga kali lebih tersandung. Jangan sampai jadi kegagalan keempat,” ujarnya.

Publik kini menunggu lebih dari sekadar klarifikasi. Yang dituntut adalah transparansi total dan keberanian memutus mata rantai kepentingan. Jika rotasi mutasi kembali menjadi ajang bagi-bagi kursi terselubung, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas pejabat melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri.

Rotasi mutasi seharusnya menjadi momentum pembenahan. Jika tidak, ia hanya akan tercatat sebagai episode lain dari politik birokrasi yang keras di luar, namun rapuh di dalam. (J.K)