Refleksi 21 Tahun Tragedi Cireundeu, Cimahi Siapkan Perubahan Pengelolaan Sampah

CIMNEWS || Kota Cimahi — Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) ke-21 di Kampung Adat Cireundeu tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di lokasi yang menjadi saksi tragedi longsor sampah 2005, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmen tegas: bencana serupa tidak boleh terulang, dan arah kebijakan pengelolaan sampah harus berubah total menuju Zero TPA.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa tragedi 2005 adalah bukti nyata kelalaian dalam tata kelola sampah. Longsor sampah di Cireundeu menelan sedikitnya 157 korban jiwa yang teridentifikasi, sementara sejumlah korban lain diduga tidak tercatat. Peristiwa itu menjadi catatan kelam sekaligus peringatan keras tentang mahalnya harga dari sistem pengelolaan yang buruk.

“Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, akhirnya menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa. Tahun 2005 menjadi pengalaman pahit bagi kita semua,” tegas Ngatiyana, Sabtu (21/02/2026).

Menurutnya, peringatan HPSN harus menjadi titik balik perubahan pola pikir masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang sekadar dibuang, melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya.

Saat ini, Kota Cimahi memproduksi sekitar 250 ton sampah per hari. Angka tersebut menjadi tantangan serius yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pendekatan hilir. Ngatiyana menekankan pentingnya sistem terintegrasi dari rumah tangga hingga pengolahan akhir.

“Dari rumah tangga sampai penyelesaiannya, sampah harus dipilah dan diolah. Jangan sampai semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir,” ujarnya.

Target jangka panjang yang dicanangkan adalah Zero to TPA konsep di mana sampah tidak lagi dibuang ke tempat pembuangan akhir, melainkan diselesaikan di wilayah masing-masing melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan berbasis masyarakat. Komitmen ini, kata Ngatiyana, tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga.

“Pengalaman pahit jangan terulang kembali dan jangan menimbulkan korban lagi di Kota Cimahi,” tandasnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menegaskan target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Target tersebut dinilai realistis jika pengelolaan diperkuat dari sumbernya.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menekankan bahwa kunci utama ada pada rumah tangga. Menurutnya, minimal 50 persen sampah rumah tangga yang didominasi organik harus bisa diselesaikan di sumber, baik melalui komposting, pupuk organik cair, biodigester, maupun budidaya maggot.

“Pada 2029, kita menargetkan 100 persen sampah terkelola. Artinya seluruh sampah bisa dikendalikan. Minimal 50 persen sampah rumah tangga berupa organik bisa diselesaikan di sumbernya,” ujarnya.

Dengan komposisi tersebut, dari 250 ton sampah harian di Cimahi, sekitar separuhnya berpotensi diselesaikan di tingkat rumah tangga. Sisanya, terutama sampah anorganik, dapat dikelola melalui ekosistem yang sudah tersedia seperti bank sampah, TPS3R, dan TPST.

Secara nasional, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Indonesia memproduksi lebih dari 140.000 ton sampah per hari, namun baru sekitar 25 persen yang tertangani optimal oleh pemerintah daerah. 

Kondisi ini menjadi alarm serius yang mendorong penguatan strategi nasional melalui optimalisasi fasilitas eksisting, mengaktifkan kembali fasilitas yang tidak beroperasi, serta pembangunan infrastruktur baru hingga tingkat RW.

Langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden melalui Gerakan Indonesia ASLI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Peringatan 21 tahun tragedi Cireundeu menegaskan satu hal: krisis lingkungan dapat berubah menjadi tragedi kemanusiaan bila diabaikan. 

Dengan tenggat waktu menuju 2029 yang semakin dekat, pemerintah pusat dan daerah dituntut bergerak lebih cepat, tegas, dan konsisten agar komitmen 100 persen sampah terkelola tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan terwujud nyata demi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. (Jay. K)